Informasi CPNS & Honorer / PTT

Pengumuman

Peraturan

Galeri Kegiatan

Pengaduan

NETRALITAS PNS DALAM PILKADA MUTLAK DITAATI PNS DAN PENYELENGGARA MANAJEMEN ASN
Diposting Oleh BKPPD Kab. Batang Hari | Penulis/Sumber: Muhammad Rifai, SP, ME | Tanggal: 28 Oktober 2015

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung dan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 ini, hal yang paling banyak disorot adalah netralitas PNS yang dalam regulasi terbaru di sebut Pegawai ASN. Persoalan netralitas PNS menjadi perhatian serius oleh semua pihak baik diinternal pemerintahan apalagi eksternal pemerintahan. Menurut penulis, perhatian serius tersebut bahkan bisa dimaknai kekwatiran besar persoalan netralitas PNS ini dikarenakan: (1) trauma sejarah birokrasi, (2) pelanggaran norma hukum dan etika dan (3) mencederai rasa keadlian.

Baru-baru ini menarik kita menyimak Pernyataan Kemenpan RI agar DPR dapat ikut juga mengawasi ASN agar Netralitas dalam pelaksanaan PILKADA Serentak tahun 2015.Berawal dari ini kita dapat memahami bahwa masih banyak ASN/PNS yang bersikap “mendua” dan ikut berpolitik praktis. Namun kita juga bisa menduga mengapa hajatan lima tahunanan ini selalu yang menajdi foKus perhatian adalah peran ASN/PNS yang dilibatkan dalam proses mobilisasi dan pemanfaatan kekuasaan untuk memenangkan seorang pimpinan daerah yang bertarung dalam PILKADA. Penulis dalam hal ini tidak menyamaratakan semua kepala daerah Petahana (In Comebain) untuk memobilisasi PNS. Namun ada juga Kepala Daerah yang jujur (Fire Play) dan tidak pernah menggerakan PNS agar memenangkan keikutsertaanya kembali sebagai peserta PILKADA. Bahkan ada Kepala Daerah proaktif untuk menjaga netralitas PNS dilingkungannya, baik berupa himbauan lisan pada pertemuan formal dan juga secara tertulis dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah.

Menyimak tulisan (A.Ponco Anggoro) Kompas, minggu 4 oktober 2014 Kolom Politik dan Hukum membahas Pilkada Serentak “Biarkan PNS sesuai dengan khitahnya” berawal dari kekesalan Ketua Bawaslu (Muhammad). Bawaslu mengingatkan supaya PNS tidak terlibat dalam pemilihan umum.Informasi terbaru soal tidak netralnya PNS diterima Muhammad, jumat (2-10) pagi.Pemkab.Pemalang, Jawa tengah, menarik tiga PNS dari tempat tugasnya di sekretariat Panwaslu Pemalang. Diduga penarikan itu terkait putusan sengketa Panwaslu yang menyatakan Wakil Bupati Pemalang diterima gugatannya, dan KPU Pemalang  harus menerimanya sebagai calon Bupati Pemalang pada PILKADA Pemalang 2015. Panwaslu sudah bekerja sesuai dengan aturan.Wakil Bupati memenuhi syarat untuk maju menjadi calon bupati.Namun, ternyata ada yang tidak senang.Tiga PNS di Sekretariat Panwaslu lalu diintruksikan kembali ke Pemkab Pemalang.Kalau tidak, mereka diancam dipindahkan ke desa.” Muhammad menyampaikan cerita itu dihadapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, jumat (2-10), di Jakarta saat penandatangannan nota kesepahaman bersama netralitas aparatur sipil Negara.  

Setelah ditandatanganinya nota kesepahaman bersama soal netralitas PNS, Mendagri dan Menpan RB akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi netralitas PNS. Satgas itu terdiri dari Public Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, Bawaslu, dan KASN.Dengan adanya satgas, laporan yang masuk ke Bawaslu dan KASN bisa langsung ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi dari Kemenpan RB, Kemendagri, atau BKN.“Ini dukungan pemerintah kepada Bawaslu agar tidak menjadi macan ompong, hanya memberikan pengawasan, tetapi minim penindakan,” kata Yuddy Chrisnandi.Menpan RB juga menjanjikan sanksi lebih berat bagi PNS yang terbukti tidak netral.Jika sebelumnya hanya masuk pelanggaran ringan, kini pelanggaran terhadap profesionalitas PNS masuk pelanggaran sedang dan berat.Sanksinya bisa berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak diberikan tunjangan kinerja, hingga pemberhentian. Namun, apakah nota kesepahaman bersama itu betul-betul bisa mencegah PNS tidak netral ?Hanya waktu yang bisa menjawabnya.Satu hal yang pasti, Sofian Effendi mengingatkan tidak netralnya PNS pada pemilu/pilkada terus terulang karena tak ada sanksi berat yang bisa menciptakan efek jera bagi oknum PNS lainnya.PNS bahkan ada yang diberi jabatan prestisius oleh kepala daerah karena dukungan yang dia berikan ke kepala daerah itu saat pilkada.

Menurut Muhammad, ada oknum PNS yang sengaja tidak netral di pilkada untuk mencari jabatan tertentu saat calon yang didukungnya terpilih. Namun, ada pula PNS yang justru stress setiap pilkada sebab tekadnya untuk tetap netral tidak bisa dilakukan karena ada tekanan dari oknum – oknum tertentu.Terkait hal ini, Muhammad berharap pengawasan yang lebih ketat kepada PNS selama pilkada jangan dimaknai sebagai upaya memata – matai PNS.Justru sebaliknya, PNS seharusnya merasa gembira.Pasalnya, dengan pengawasan itu, PNS tetap bisa bekerja sesuai khitahnya, tidak terpengaruh tekanan kelompok tertentu selama pilkada. Akhirnya, penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa tidak netralnya PNS pada pemilu / pilkada akan berimbas pada diskriminasi dan pengotak – ngotakan PNS serta benturan konflik kepentingan yang ujungnya membuat PNS tidak professional. “Tidak ada yang mau ASN kita seperti buih di lautan, mengikuti irama dari nakhoda kapal.Biarkanlah ASN berlayar sesuai khitahnya,” ucap Muhammad.

Dari gambaran tersebut, kita bahas secara aspek manajemen ASN dalam menghadapi eforia PILKADA terkait dengan Netralitas itu sendiri. Secara istilah menurut Kamus Bahasa Indonesia (1983:613) menyatakan bahwa netral adalah tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak).Sedangkan Netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak).

Saat ini untuk mempertegas netralitas PNS dalam PILKADA, sering memakai aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik” (pasal 87 ayat (4) huruf c). Hal ini juga dipakai dalam Surat Edaran Menpan&RB Nomor : B/2355/M.PAN.RB/07/2015 tanggal 22 Juli tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah. Padahal keberpihakan seorang PNS dalam PILKADA tanpa harus menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Merujuk pula pada pasal 2 huruf f dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarabahwa “Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”. Hal ini lebih diarahkan pada aspek penyelenggara manajemen ASN itu sendiri, yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang.Tetapi pada penjelasan pasal ini justru berbeda, pada penjelasanya yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwasetiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentukpengaruh manapun dan tidak memihak kepadakepentingan siapapun.

Terlepas keliru atau bukan soal penerapan pasal Undang-Undang ASN dimaksud terkait PILKADA, netralitas PNS adalah suatu yang mutlak diwujudkan diseluruh instansi yang ada. Netralitas PNS ini tidak hanya didorong dan pertegas pada satu sisi PNS saja, tetapi juga sisi Penyelenggara Manajemen ASN itu sendiri, karena salah satu tidak mematuhi netralitas artinya sama-sama merusak birokrasi dan mencederai keadilan serta menodai nilai-nilai demokrasi.

Netralitas PNS dalam PILKADA memang tidak secara spesifik  disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tetapi suatu yang luhur telah dipesankan dalam landasan prinsip profesi ASN. Dimana di pasal 4 bahwa nilai dasar yang tidak boleh dilanggar yang relevan dengan pelaksanaan PILKADA adalah ; mengabdi pada Negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara professional. Agar PNS mantap pendiriannya sebagai ASN, pada pasal 9 diingatkan bahwa kedudukan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan dan partai politik. Lebih keras lagi, undang-undang ASN mengingatkan kewajiban Pegawai ASN dalam Pasal 23 huruf d bahwa “Pegawai ASN wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ini termasuk semua peraturan perundang-undangan, baik terkait PILKADA atau diluar PILKADA.

Jika masih ada PNS yang nakal dan nekad melanggar netralitas PNS dalam PILKADA artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaiman pada Pasal 23 huruf d Undang-Undang ASN diatas. Sebagai konsekwensi PNS berhadapan sangsi disiplin sedang dan/atau berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kerena telah melanggar larangan PNS dalam pasal 4 angka 15 sebagai berikut :

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

  1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

  2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. dinyatakan melanggar Pasal larangan

 

Sedangkan bagi penyelenggara Manajemen ASN, diharapakan dalam implementasi manajemen ASN perlu mengupayakan:

  1. Stabilitas, yang menjamin agar setiap PNS tidak perlu kuatir akan masa depannya serta ketenangan dalam mengejar karier.

  2. Penghargaan yang sesuai/adil terhadap prestasi dan kinerja untuk pengembangan karier dan menjamin kesejahteraan PNS beserta keluarganya. Sehingga keinginan untuk melakukan pendekatan dan keterlibatan massif pada politik praktis bisa dihilangkan

  3. Promosi dan mutasi yang sistematis dan transparan, sehingga setiap PNS dapat memperkirakan kariernya dimasa depan serta bisa mengukur kemampuan pribadi, bukan nilai investasi politik pada suksesi kepemimpinan.

Ketiga prasyarat diatas akan menumbuhkan keyakinan dalam diri setiap PNS, apabila mereka menerima sesuatu jabatan harus siap pula untuk melepas jabatan yang didudukinya itu pada suatu waktu tertentu. Bahkan kehilangan jabatan tersebut tidak perlu dikuatirkan. Apabila sistem penggajian sudah ditata rapih, setiap PNS tidak perlu mengejar jabatan hanya sekedar untuk mempertahankan kesejahteraan hidup bersama keluarganya.

 

Kepada seluruh Pegawai ASN hendaknya menyadari betul peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, mari kita sikapi dengan sungguh-sungguh pesan moral dari uraian artikel ini. Semoga PegawaiASN/PNS berani tegas menolak hal-hal yang mencederai nilai dasar profesi ASN, menanamkan tekad sembari melatih merubah mind set dan culture set dalam melaksanakan tugas pelayananpublik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu melalui pembangunan bangsa (cultural and politicaldevelopment) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economicand social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraandan kemakmuran seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis memahami betul, dalam mengoptimalkan implementasi dan mencapai hasil sempurna dari manajemen ASN oleh pemerintah pusat dan daerah tidaklah semuda membalikkan “telapak tangan” perlu proses waktu, namun bila tidak dimulai sekarang kapan lagi?

Untuk memberikan keyakinan kepada kita semua selaku seorang Pegawai ASN/PNS yang penting dilakukan dalam menghadapi PILKADA sebagai berikut;

  1. Profesional bekerja “Tunduk kepada Profesi yang dimiliki” dan tidak terpancing situasi menjanjikan menduduk jabatan tertentu. Karena manajemen ASN sudah mulai mengarah kepada objektivitas penilaian kompetensi dan capaian kinerja serta ditata dengan Pola karir.

  2. Untuk itu, ada dua hal yang juga diingat bagi ASN/PNS menduduki jabatan strktural maupun fungsional pertama penekanan kewajiban untuk pencapaian kinerja merupaka suatu keharusan, kedua harus kuat terhadap “hantaman” tekanan psikologis dari para pemangku kepentingan (stake holders) yang memang kritis.

  3. Kepada masyarakat umum hendaknya tanggap (Responsibility) terhadap perilaku Pegawai ASN/PNS yang bersikap tidak netral. Sebab dengan tanggap dan sikap kritis masyarakat / publik terhadap prilaku Pegawai ASN/PNS juga bagian penting untuk mengarahkan Pegawai ASN/PNS padakhitahnya.

  4. Untuk seluruh Pegawai ASN/PNS, kiranyajangan hanya terlena dan bertahan pada zona nyaman (Comfort zone) “cukup menerima gaji dan tunjangan” tetapi mesti bersiap dan masuki zona persaingan (competitive zone) “tingkatkan kompetensi, inovatif dalam perbaikan dan produktif dalam kinerja, serta total dan optimal dalam pelayanan public, pasti akan dihargaipula dengan gaji dan tunjangan lebih tinggi”.

Empat point diatas bukan merupakan harga mati dalam bersikap bagi seorang Pegawai ASN/PNS untuk mengadapai situasi PILKADA saat ini, bisa saja banyak hal lain lagi yang dapat dikembangkan oleh para pembaca dan penganalisis lainnya. Namun yang terpenting penulis juga sebagai seorang Pegawai ASN/PNS, harus berkeyakinan terhadap pola berfikir, kemampuan dan terus mengasah diri agar bekarya lebih baik dan memberi manfaat pada lingkungan kerja dan masayarakat.

Sebagai closing statement :“Pegawai ASN / PNS wajib kembali dan tetap harus sesuai dengan khittanya. Pegawai ASN/PNS yang bermartabat dan bekerja Profesional tidak akan sudi menjadi alat politik pencapaian “Kekuasaan”, yakinlah siapapun pimpinan yang memperoleh mandat rakyat dalam proses demokrasi yang jujur, adil dan bersih pasti akan berupaya mewujudkan visi dan misinya yang akan menjadi visi dan misi daerah. Kita sebagai Pegawai ASN/PNS berada dan menjadi eksekutor dalam ruang Pemerintahan dan Pembangunan dengan panduan visi dan misi yang telah menjadi pilihan rakyat sebagai pemilik kekuasaan sesungguhnya”.

*)Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Batang Hari


Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung dan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 ini, hal yang paling banyak disorot adalah netralitas PNS yang dalam regulasi terbaru di sebut Pegawai ASN. Persoalan netralitas PNS menjadi perhatian serius oleh semua pihak baik diinternal pemerintahan apalagi eksternal pemerintahan. Menurut penulis, perhatian serius tersebut bahkan bisa dimaknai kekwatiran besar persoalan netralitas PNS ini dikarenakan: (1) trauma sejarah birokrasi, (2) pelanggaran norma hukum dan etika dan (3) mencederai rasa keadlian.

Baru-baru ini menarik kita menyimak Pernyataan Kemenpan RI agar DPR dapat ikut juga mengawasi ASN agar Netralitas dalam pelaksanaan PILKADA Serentak tahun 2015.Berawal dari ini kita dapat memahami bahwa masih banyak ASN/PNS yang bersikap “mendua” dan ikut berpolitik praktis. Namun kita juga bisa menduga mengapa hajatan lima tahunanan ini selalu yang menajdi foKus perhatian adalah peran ASN/PNS yang dilibatkan dalam proses mobilisasi dan pemanfaatan kekuasaan untuk memenangkan seorang pimpinan daerah yang bertarung dalam PILKADA. Penulis dalam hal ini tidak menyamaratakan semua kepala daerah Petahana (In Comebain) untuk memobilisasi PNS. Namun ada juga Kepala Daerah yang jujur (Fire Play) dan tidak pernah menggerakan PNS agar memenangkan keikutsertaanya kembali sebagai peserta PILKADA. Bahkan ada Kepala Daerah proaktif untuk menjaga netralitas PNS dilingkungannya, baik berupa himbauan lisan pada pertemuan formal dan juga secara tertulis dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah.

Menyimak tulisan (A.Ponco Anggoro) Kompas, minggu 4 oktober 2014 Kolom Politik dan Hukum membahas Pilkada Serentak “Biarkan PNS sesuai dengan khitahnya” berawal dari kekesalan Ketua Bawaslu (Muhammad). Bawaslu mengingatkan supaya PNS tidak terlibat dalam pemilihan umum.Informasi terbaru soal tidak netralnya PNS diterima Muhammad, jumat (2-10) pagi.Pemkab.Pemalang, Jawa tengah, menarik tiga PNS dari tempat tugasnya di sekretariat Panwaslu Pemalang. Diduga penarikan itu terkait putusan sengketa Panwaslu yang menyatakan Wakil Bupati Pemalang diterima gugatannya, dan KPU Pemalang  harus menerimanya sebagai calon Bupati Pemalang pada PILKADA Pemalang 2015. Panwaslu sudah bekerja sesuai dengan aturan.Wakil Bupati memenuhi syarat untuk maju menjadi calon bupati.Namun, ternyata ada yang tidak senang.Tiga PNS di Sekretariat Panwaslu lalu diintruksikan kembali ke Pemkab Pemalang.Kalau tidak, mereka diancam dipindahkan ke desa.” Muhammad menyampaikan cerita itu dihadapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, jumat (2-10), di Jakarta saat penandatangannan nota kesepahaman bersama netralitas aparatur sipil Negara.  

Setelah ditandatanganinya nota kesepahaman bersama soal netralitas PNS, Mendagri dan Menpan RB akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi netralitas PNS. Satgas itu terdiri dari Public Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, Bawaslu, dan KASN.Dengan adanya satgas, laporan yang masuk ke Bawaslu dan KASN bisa langsung ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi dari Kemenpan RB, Kemendagri, atau BKN.“Ini dukungan pemerintah kepada Bawaslu agar tidak menjadi macan ompong, hanya memberikan pengawasan, tetapi minim penindakan,” kata Yuddy Chrisnandi.Menpan RB juga menjanjikan sanksi lebih berat bagi PNS yang terbukti tidak netral.Jika sebelumnya hanya masuk pelanggaran ringan, kini pelanggaran terhadap profesionalitas PNS masuk pelanggaran sedang dan berat.Sanksinya bisa berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak diberikan tunjangan kinerja, hingga pemberhentian. Namun, apakah nota kesepahaman bersama itu betul-betul bisa mencegah PNS tidak netral ?Hanya waktu yang bisa menjawabnya.Satu hal yang pasti, Sofian Effendi mengingatkan tidak netralnya PNS pada pemilu/pilkada terus terulang karena tak ada sanksi berat yang bisa menciptakan efek jera bagi oknum PNS lainnya.PNS bahkan ada yang diberi jabatan prestisius oleh kepala daerah karena dukungan yang dia berikan ke kepala daerah itu saat pilkada.

Menurut Muhammad, ada oknum PNS yang sengaja tidak netral di pilkada untuk mencari jabatan tertentu saat calon yang didukungnya terpilih. Namun, ada pula PNS yang justru stress setiap pilkada sebab tekadnya untuk tetap netral tidak bisa dilakukan karena ada tekanan dari oknum – oknum tertentu.Terkait hal ini, Muhammad berharap pengawasan yang lebih ketat kepada PNS selama pilkada jangan dimaknai sebagai upaya memata – matai PNS.Justru sebaliknya, PNS seharusnya merasa gembira.Pasalnya, dengan pengawasan itu, PNS tetap bisa bekerja sesuai khitahnya, tidak terpengaruh tekanan kelompok tertentu selama pilkada. Akhirnya, penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa tidak netralnya PNS pada pemilu / pilkada akan berimbas pada diskriminasi dan pengotak – ngotakan PNS serta benturan konflik kepentingan yang ujungnya membuat PNS tidak professional. “Tidak ada yang mau ASN kita seperti buih di lautan, mengikuti irama dari nakhoda kapal.Biarkanlah ASN berlayar sesuai khitahnya,” ucap Muhammad.

Dari gambaran tersebut, kita bahas secara aspek manajemen ASN dalam menghadapi eforia PILKADA terkait dengan Netralitas itu sendiri. Secara istilah menurut Kamus Bahasa Indonesia (1983:613) menyatakan bahwa netral adalah tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak).Sedangkan Netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak).

Saat ini untuk mempertegas netralitas PNS dalam PILKADA, sering memakai aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik” (pasal 87 ayat (4) huruf c). Hal ini juga dipakai dalam Surat Edaran Menpan&RB Nomor : B/2355/M.PAN.RB/07/2015 tanggal 22 Juli tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah. Padahal keberpihakan seorang PNS dalam PILKADA tanpa harus menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Merujuk pula pada pasal 2 huruf f dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarabahwa “Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”. Hal ini lebih diarahkan pada aspek penyelenggara manajemen ASN itu sendiri, yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang.Tetapi pada penjelasan pasal ini justru berbeda, pada penjelasanya yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwasetiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentukpengaruh manapun dan tidak memihak kepadakepentingan siapapun.

Terlepas keliru atau bukan soal penerapan pasal Undang-Undang ASN dimaksud terkait PILKADA, netralitas PNS adalah suatu yang mutlak diwujudkan diseluruh instansi yang ada. Netralitas PNS ini tidak hanya didorong dan pertegas pada satu sisi PNS saja, tetapi juga sisi Penyelenggara Manajemen ASN itu sendiri, karena salah satu tidak mematuhi netralitas artinya sama-sama merusak birokrasi dan mencederai keadilan serta menodai nilai-nilai demokrasi.

Netralitas PNS dalam PILKADA memang tidak secara spesifik  disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tetapi suatu yang luhur telah dipesankan dalam landasan prinsip profesi ASN. Dimana di pasal 4 bahwa nilai dasar yang tidak boleh dilanggar yang relevan dengan pelaksanaan PILKADA adalah ; mengabdi pada Negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara professional. Agar PNS mantap pendiriannya sebagai ASN, pada pasal 9 diingatkan bahwa kedudukan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan dan partai politik. Lebih keras lagi, undang-undang ASN mengingatkan kewajiban Pegawai ASN dalam Pasal 23 huruf d bahwa “Pegawai ASN wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ini termasuk semua peraturan perundang-undangan, baik terkait PILKADA atau diluar PILKADA.

Jika masih ada PNS yang nakal dan nekad melanggar netralitas PNS dalam PILKADA artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaiman pada Pasal 23 huruf d Undang-Undang ASN diatas. Sebagai konsekwensi PNS berhadapan sangsi disiplin sedang dan/atau berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kerena telah melanggar larangan PNS dalam pasal 4 angka 15 sebagai berikut :

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

  1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

  2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. dinyatakan melanggar Pasal larangan

 

Sedangkan bagi penyelenggara Manajemen ASN, diharapakan dalam implementasi manajemen ASN perlu mengupayakan:

  1. Stabilitas, yang menjamin agar setiap PNS tidak perlu kuatir akan masa depannya serta ketenangan dalam mengejar karier.

  2. Penghargaan yang sesuai/adil terhadap prestasi dan kinerja untuk pengembangan karier dan menjamin kesejahteraan PNS beserta keluarganya. Sehingga keinginan untuk melakukan pendekatan dan keterlibatan massif pada politik praktis bisa dihilangkan

  3. Promosi dan mutasi yang sistematis dan transparan, sehingga setiap PNS dapat memperkirakan kariernya dimasa depan serta bisa mengukur kemampuan pribadi, bukan nilai investasi politik pada suksesi kepemimpinan.

Ketiga prasyarat diatas akan menumbuhkan keyakinan dalam diri setiap PNS, apabila mereka menerima sesuatu jabatan harus siap pula untuk melepas jabatan yang didudukinya itu pada suatu waktu tertentu. Bahkan kehilangan jabatan tersebut tidak perlu dikuatirkan. Apabila sistem penggajian sudah ditata rapih, setiap PNS tidak perlu mengejar jabatan hanya sekedar untuk mempertahankan kesejahteraan hidup bersama keluarganya.

 

Kepada seluruh Pegawai ASN hendaknya menyadari betul peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, mari kita sikapi dengan sungguh-sungguh pesan moral dari uraian artikel ini. Semoga PegawaiASN/PNS berani tegas menolak hal-hal yang mencederai nilai dasar profesi ASN, menanamkan tekad sembari melatih merubah mind set dan culture set dalam melaksanakan tugas pelayananpublik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu melalui pembangunan bangsa (cultural and politicaldevelopment) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economicand social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraandan kemakmuran seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis memahami betul, dalam mengoptimalkan implementasi dan mencapai hasil sempurna dari manajemen ASN oleh pemerintah pusat dan daerah tidaklah semuda membalikkan “telapak tangan” perlu proses waktu, namun bila tidak dimulai sekarang kapan lagi?

Untuk memberikan keyakinan kepada kita semua selaku seorang Pegawai ASN/PNS yang penting dilakukan dalam menghadapi PILKADA sebagai berikut;

  1. Profesional bekerja “Tunduk kepada Profesi yang dimiliki” dan tidak terpancing situasi menjanjikan menduduk jabatan tertentu. Karena manajemen ASN sudah mulai mengarah kepada objektivitas penilaian kompetensi dan capaian kinerja serta ditata dengan Pola karir.

  2. Untuk itu, ada dua hal yang juga diingat bagi ASN/PNS menduduki jabatan strktural maupun fungsional pertama penekanan kewajiban untuk pencapaian kinerja merupaka suatu keharusan, kedua harus kuat terhadap “hantaman” tekanan psikologis dari para pemangku kepentingan (stake holders) yang memang kritis.

  3. Kepada masyarakat umum hendaknya tanggap (Responsibility) terhadap perilaku Pegawai ASN/PNS yang bersikap tidak netral. Sebab dengan tanggap dan sikap kritis masyarakat / publik terhadap prilaku Pegawai ASN/PNS juga bagian penting untuk mengarahkan Pegawai ASN/PNS padakhitahnya.

  4. Untuk seluruh Pegawai ASN/PNS, kiranyajangan hanya terlena dan bertahan pada zona nyaman (Comfort zone) “cukup menerima gaji dan tunjangan” tetapi mesti bersiap dan masuki zona persaingan (competitive zone) “tingkatkan kompetensi, inovatif dalam perbaikan dan produktif dalam kinerja, serta total dan optimal dalam pelayanan public, pasti akan dihargaipula dengan gaji dan tunjangan lebih tinggi”.

Empat point diatas bukan merupakan harga mati dalam bersikap bagi seorang Pegawai ASN/PNS untuk mengadapai situasi PILKADA saat ini, bisa saja banyak hal lain lagi yang dapat dikembangkan oleh para pembaca dan penganalisis lainnya. Namun yang terpenting penulis juga sebagai seorang Pegawai ASN/PNS, harus berkeyakinan terhadap pola berfikir, kemampuan dan terus mengasah diri agar bekarya lebih baik dan memberi manfaat pada lingkungan kerja dan masayarakat.

Sebagai closing statement :“Pegawai ASN / PNS wajib kembali dan tetap harus sesuai dengan khittanya. Pegawai ASN/PNS yang bermartabat dan bekerja Profesional tidak akan sudi menjadi alat politik pencapaian “Kekuasaan”, yakinlah siapapun pimpinan yang memperoleh mandat rakyat dalam proses demokrasi yang jujur, adil dan bersih pasti akan berupaya mewujudkan visi dan misinya yang akan menjadi visi dan misi daerah. Kita sebagai Pegawai ASN/PNS berada dan menjadi eksekutor dalam ruang Pemerintahan dan Pembangunan dengan panduan visi dan misi yang telah menjadi pilihan rakyat sebagai pemilik kekuasaan sesungguhnya”.

*)Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Batang Hari


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

FACEBOOK

CARI BERITA

JAJAK PENDAPAT


    Bagaimana pendapat Anda atas informasi yang kami berikan melalui website ini ?

    Kurang Lengkap
    Lengkap
    Tidak Tahu

    Lihat Hasil Poling

INDEKS BERITA

/ /

VIDEO KEGIATAN